kegiatan lanjutan pembahasan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak

Berita Terkait

• Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Ha0
• Final Cek Raperda RPJPD0
• lanjutan pembahasan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-20450
• lanjutan pembahasan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-20450
• kegiatan Pembinaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah Sulawesi Tengah0
• lanjutan pembahasan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-20450
• Study Komparasi terkait Raperda tentang RPJPD Tahun 2025-20450
• Pembahasan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-20450
• rapat fasilitasi harmonisasi0
• Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kebupaten Sigi Ke-16 Tahun 20240

Berita Populer

• pembahasan Raperda
• kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang
• Workshop Rancangan Peraturan Bupati Sigi Masagena
• konsultasi terkait teknik Pengelolaan JDIH pada pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum K
• kegiatan Workshop Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati Sigi tentang Sigi Masagena
• kegiatan Rapat Harmonisasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati
• Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Daerah
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• kunjungan ke penangkaran rusa yang yang terletak di Desa Wosu Trans Kecamatan Bungku Tengah Kab. Mor

Dolo 18 Juli 2024, bertempat di ruang pertemuan kantor Inspektorat Kabupaten Sigi, Bagian Hukum Sigi mengikuti kegiatan lanjutan pembahasan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Hadir dalam pembahasan ini dari Pemerintah Daerah Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris dan Kabid Dinas Sosial, Kabid Dinkes, Kabid Bapperida.

Pansus II meminta penjelasan dan penguatan, pertanyaan, tanggapan dan saran masukan terhadap materi muatan dalam Raperda yang dibahas agar nantinya setelah Raperda ini ditetapkan menjadi Perda dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat memberikan manfaat kepada Masyarakat Penyandang Disabilitas.