Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Berita Terkait

• Focus Group Discussion Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa5
• Focus Group Discussion Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa0
• FGD Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas0
• Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pengelolaan JDIH 0
• Koordinasi Program Kerja Sama Bidang Pendidikan0
• Konsultasi Publik Penyusunan NA Raperda tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi.0
• FGD Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas0
• kegiatan Rapat Harmonisasi 4 Rancangan Peraturan Bupati Sigi 0
• Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan NA Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.0
• kegiatan FGD Penyusunan Raperbup tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas0

Berita Populer

• pembahasan Raperda
• kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang
• Workshop Rancangan Peraturan Bupati Sigi Masagena
• konsultasi terkait teknik Pengelolaan JDIH pada pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum K
• kegiatan Workshop Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati Sigi tentang Sigi Masagena
• kegiatan Rapat Harmonisasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati
• Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Daerah
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• kunjungan ke penangkaran rusa yang yang terletak di Desa Wosu Trans Kecamatan Bungku Tengah Kab. Mor

Palu, 11 November 2025. Bertempat di Gedung Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Pengelola JDIH Bagian Hukum Kabupaten Sigi menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fahruddin D. Yambas membuka kegiatan Bimbingan teknis ini. Dalam sambutannya beliau menyampaikan pengelolaan JDIH yang baik dapat melahirkan produk hukum yang berkualitas, dan tanggungjawab serta membangun sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/kota se Prov Sulteng guna mewujudkan sistem informasi hukum yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membangun kerjasama yang solid dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terstandar. Beliau juga memberikan apresiasi kepada para pengelola JDIH yang memperoleh nilai tinggi atas kerja keras dan inovasi pada pelaporan e-Report Tahun 2024 dan berharap ke depan dapat meningkatkan kinerja dan nilai yang lebih baik lagi.
Selaku Narasumber pada kegiatan ini Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Ibu Sitti Rahmawati, S.H.,M.H, dengan materi Pengelolaan Provinsi Sulawesi Tengah, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Bapak I Nyoman Sukamayasa membawakan materi Pelaporan JDIH (e-Report) dan Bapak Diden Priya Utama, S.Kom selaku Kepala Sub Koordinator Digitalisasi Dokumen Hukum BPHN dengan materi Evaluasi Pengelolaan JDIH Se Provinsi Sulawesi Tengah. 
Dalam paparannya .Beliau menyampaikan capaian kinerja JDIH masing-masinng kab/kota, termasuk aspek ketepatan waktu unggah dokumen, kelengkapan metadata, kesesuaian standar digitalisasi dokumen hukum, serta kualitas pengelolaan website JDIH
Peserta yang diikuti  oleh pengelola JDIH seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah sangat antusias mengikuti kegiatan ini, dalam sesi diskusi peserta banyak mempertanyakan terkait pelaporan JDIH yang akan dilaksanakan dibulan Desember mendatang khususnya mengenai ketentuan teknis penginputan, standar pemenuhan dokumen serta aspek-aspek penilaian yang akan menjadi focus evaluasi.
Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan pengelola JDIH di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam pengelolaan JDIH sesuai standar yang ditetapkan BPHN. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar-pengelola JDIH dalam mewujudkan layanan informasi hukum yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.